ANGINDAI.COM — Jurnalis dan pekerja media se-Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/11/2026). Aksi ini merupakan bentuk reaksi keras atas pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai memprovokasi profesi jurnalis dan media.
Aksi massa bermula dengan melakukan aksi berjalan mundur sejauh kurang lebih 500 meter menuju halaman Kantor Wali Kota Parepare di Jalan Jendral Sudirman.
Setibanya di lokasi, massa menampilkan aksi teatrikal dengan memotong seekor ayam. Darah ayam tersebut kemudian diteteskan di atas foto Wali Kota Tasming Hamid sebagai bentuk simbolis protes atas ucapan kontroversial yang menghalalkan darah media.
Usai teatrikal, para jurnalis secara serentak melemparkan kartu pers mereka tepat di dekat foto yang telah berlumur darah ayam tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi, menyatakan bahwa demonstrasi ini dipicu oleh rekaman audio viral yang memperlihatkan Wali Kota Parepare melontarkan pernyataan provokatif saat kegiatan monitoring dan evaluasi pemerintah kota pada 6 November 2026.
Menurut Ariadi, pernyataan tersebut mengandung unsur provokasi dan upaya sistematis untuk membungkam kemerdekaan pers.
Dalam rekaman tersebut, Wali Kota Parepare juga menyebut bahwa wartawan halal darahnya bagi pihak yang melakukan kritik terhadap Pemerintah Kota Parepare.
Para jurnalis menilai pernyataan ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan kerja wartawan di lapangan yang dilindungi oleh undang-undang.
Menanggapi insiden tersebut, jurnalis Parepare menyampaikan lima tuntutan utama kepada Wali Kota Parepare. Pertama, mengecam keras tindakan provokasi Wali Kota Parepare terhadap media.
Kedua, menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan media di Parepare. Ketiga, mendesak klarifikasi langsung terkait pernyataan halal darah media.
Keempat, menuntut adanya pertanggungjawaban dalam jangka waktu 1×24 jam. Kelima, menuntut penghentian segala bentuk intimidasi serta provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang Pers.
Rachmat Ariadi menegaskan bahwa pihaknya memberikan batas waktu 1×24 jam kepada Tasming Hamid untuk segera menyampaikan permintaan maaf dan menarik ucapannya di hadapan jurnalis.
“Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, aliansi jurnalis Parepare memastikan akan menempuh jalur hukum secara resmi,” kata Rachmat Ariadi.
“Jika Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu satu kali 24 jam, pihak jurnalis akan melayangkan somasi hukum,” tegas Rachmat.
