ANGINDAI.COM — Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos bersama Wakil Bupati Sudirman Bungi, S.I.P., M.Si dan Sekretaris Daerah A. Calo Kerrang di Pinrang, Selasa (22/9).
Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Pinrang ini difokuskan untuk merumuskan langkah strategis dan respons cepat atas berbagai persoalan krusial warga, mulai dari dampak kemarau pada sektor pertanian dan pengairan, bahaya kebakaran, hingga kelancaran distribusi BBM dan gas elpiji bersubsidi.
Guna mempercepat alur penanganan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Pinrang menginstruksikan pembentukan dan penguatan posko koordinasi di setiap tingkat kecamatan.
Posko ini diproyeksikan menjadi pusat informasi, pemantauan, dan penanganan awal agar berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara efektif tanpa alur birokrasi yang berbelit-belit.
Para camat diminta bersikap proaktif turun ke lapangan dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta dinas teknis terkait.
Langkah percepatan tersebut diambil mengingat dampak musim kemarau yang makin terasa pada ketersediaan air irigasi pertanian.
Sebagai bentuk tanggap darurat untuk menyelamatkan lahan pertanian warga, Pemkab Pinrang segera melakukan inventarisasi dan pendataan ulang terhadap pemanfaatan pompa air milik kelompok tani.
Pompa air dari wilayah yang debit airnya mulai menyurut akan dialihkan secara bergantian ke lokasi pertanian lain yang masih memiliki sumber air dan membutuhkan dukungan irigasi segera.
Di samping masalah irigasi pertanian, dinamika ketersediaan BBM bersubsidi turut menjadi poin pembahasan utama dalam rapat tersebut.
Pemerintah daerah mulai mematangkan rencana penerapan skema ganjil-genap bagi kendaraan, mengacu pada regulasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kebijakan pengendalian ini disiapkan guna mengurai antrean panjang di SPBU serta membatasi masuknya kendaraan dari luar daerah yang memicu kepadatan antrean BBM.
Pada sektor energi masyarakat, Pemkab Pinrang memperketat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Pemantauan lapangan secara berkala dilakukan untuk memastikan pasokan elpiji 3 kg tepat sasaran, mencegah praktik penimbunan, serta mengantisipasi lonjakan harga eceran di tingkat konsumen yang dirasakan langsung oleh masyarakat kurang mampu.
Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah wajib mengedepankan hadirnya pelayanan publik yang responsif. Pemerintah harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat di lapangan.
Setiap permasalahan yang muncul di wilayah harus segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan skala kebutuhannya.
Terkait fungsi posko dan keaktifan para pejabat di wilayah, Bupati Irwan menekankan agar para camat tidak hanya menunggu laporan pasif.
Para camat diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memantau kondisi wilayah masing-masing dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat serta perangkat daerah terkait.
Dengan pola kerja tersebut, persoalan yang masih dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu proses yang lebih panjang.
Mengenai koordinasi tingkat daerah dan kepastian layanan bagi warga, Bupati Irwan menambahkan bahwa efisiensi alur informasi menjadi kunci utama.
Keberadaan posko diharapkan mampu memperpendek jalur koordinasi dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Seluruh langkah yang dirumuskan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat, di mana sinergi antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan di lapangan dapat direspons secara cepat.
