ANGINDAI.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah sekaligus mahasiswa Program Doktor (S3) Universitas Hasanuddin, Bekies Kogoya, memaparkan strategi mitigasi konflik pemilihan umum berbasis tata kelola polisentrik dalam ajang konferensi internasional yang digelar di Hotel Gammara Makassar, Kamis (23/7/2026).
Dalam forum ilmiah internasional tersebut, Bekies menyajikan karya ilmiah bertajuk Polycentric Governance and Election Conflict Mitigation in Puncak Jaya, Papua, Indonesia. Kajian ini menyoroti pentingnya pola pengelolaan multisektor untuk mencegah serta meredam potensi benturan politik di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Menurut Bekies, karakteristik sosial dan kondisi geopolitik di wilayah Puncak Jaya menuntut penanganan yang tidak bisa hanya bergantung pada satu lembaga tunggal.
Pendekatan polisentrik dinilai menjadi solusi krusial karena membuka ruang keterlibatan secara luas bagi berbagai elemen strategis.
Keberhasilan pencegahan konflik pemilu sangat bergantung pada sinergi terpadu antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, hingga partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat.
Mitigasi konflik pemilu tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi semata. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar proses demokrasi berlangsung aman, adil, dan menghasilkan legitimasi yang kuat di tengah masyarakat, ujar Bekies Kogoya di hadapan para peserta konferensi.
Ia menambahkan bahwa skema polycentric governance juga memberi keleluasaan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat saluran komunikasi, membangun koordinasi yang solid, menyelesaikan sengketa secara dialogis, serta mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi utama penjaga stabilitas politik daerah.
“Pendekatan polisentrik memberikan ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membangun koordinasi, memperkuat komunikasi, menyelesaikan sengketa secara dialogis, serta mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas politik di Papua,” tuturnya.
Konferensi internasional ini diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga internasional.
Di antaranya Faculty of Political Science and Public Administration Polytechnic University of the Philippines, Faculty of Law Vellore Institute of Technology India, serta Government Law College Ramanathapuram yang berafiliasi dengan Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University India.
Selain itu, mitra penyelenggara lainnya mencakup Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman, FISIP Universitas Sam Ratulangi, Politeknik STIA LAN Bandung, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Faculty of Administration and Finance University of Raparin Kurdistan-Irak, serta Institute for Research and European Studies dari Makedonia Utara.
Perhelatan ilmiah yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 23 hingga 24 Juli 2026, menjadi tempat bertemunya akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, dan pembuat kebijakan dari pelbagai belahan dunia. Sebanyak 12 negara tercatat mengirimkan delegasinya.
Meliputi Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, hingga Korea Selatan. Para peserta berdiskusi mendalam mengenai tata kelola pemerintahan, demokrasi, transformasi politik, dan pembangunan berkelanjutan.
Keikutsertaan Bekies Kogoya sebagai pemakalah merupakan wujud kontribusi akademisnya di sela-sela menjalankan amanah konstitusional sebagai pimpinan legislatif di Papua Tengah.
Saat ini, Bekies tengah menyelesaikan studi tingkat doktoralnya di Universitas Hasanuddin Makassar dengan fokus pada tata kelola pemerintahan dan resolusi konflik.
Melalui forum berskala internasional ini, gagasan dan rekomendasi ilmiah yang dipaparkan diharapkan dapat menjadi rujukan konkret bagi pemerintah, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan mitigasi konflik pemilu yang kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di tanah Papua.
