ANGINDAI.COM — Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan. Kehadiran pengawasan yang efektif menjadi faktor penentu agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Komitmen penguatan sinergi tersebut mengemuka dalam acara pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat, 19 Juni.
Acara ini dihadiri oleh jajaran kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi Selatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, yang hadir secara langsung mewakili Pemerintah Kabupaten Pinrang.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dengan berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum, seperti BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian. Menurut Gubernur, keselarasan antarinstansi ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, serta percepatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga menaruh harapan besar agar BPKP senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pengawasan yang ketat dan pendampingan yang tepat, seluruh program strategis diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil optimal.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, menyampaikan harapan agar hubungan kerja sama yang telah terjalin baik antara Pemkab Pinrang dan BPKP dapat terus diperkuat, meskipun terjadi transisi kepemimpinan di tubuh lembaga pengawas tersebut.
A. Calo Kerrang menilai keberadaan BPKP memiliki peran yang sangat vital dalam mendampingi pemerintah daerah. Peran tersebut mencakup peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, hingga memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan merupakan modal utama dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Menurutnya, hasil akhir yang paling diharapkan dari kolaborasi ini adalah manfaat pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menambahkan, penguatan kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pelaksanaan berbagai program strategis daerah secara lebih efektif dan efisien, sekaligus responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.
Melalui koordinasi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan BPKP Sulsel, setiap kebijakan ke depan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta menghadirkan pelayanan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pinrang.
