ANGINDAI.COM – New York, PBB – Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (23/9/2025) dini hari WIB, di Markas Besar PBB, New York, memberikan ultimatum tegas kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina. Ia menegaskan bahwa sejarah tidak akan menunggu bagi mereka yang ragu untuk mengambil langkah.
Dalam pidatonya di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, Prabowo menekankan bahwa pengakuan Palestina adalah langkah yang benar di sisi sejarah.
Ia mencontohkan beberapa negara besar seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal telah mengambil sikap tersebut.
Prabowo juga menyoroti krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, di mana ribuan nyawa tak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban, sementara ancaman kelaparan terus membayangi.
“Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita,” tegasnya.
Indonesia, lanjut Prabowo, berkomitmen penuh pada solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi.
Ia menyatakan bahwa Indonesia akan segera mengakui Negara Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, serta akan mendukung semua jaminan keamanan bagi Israel.
Sebagai penutup, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terlibat secara konkret dalam upaya perdamaian, termasuk dengan menyediakan pasukan penjaga perdamaian.
Konferensi ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, dan dihadiri oleh 33 negara serta organisasi internasional. Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan kelima, setelah Yordania, Turkiye, Brasil, dan Portugal.
Kehadiran Prabowo di forum ini menggarisbawahi peran sentral Indonesia sebagai anggota core group yang mengawal proses perdamaian Palestina, serta menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan implementasi penuh Deklarasi New York menuju solusi dua negara.
Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.
