ANGINDAI.COM – Pengamat politik kondang, Rocky Gerung, melayangkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait perombakan kabinet yang mengangkat Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Menurut Rocky, penunjukan Qodari, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala KSP, menunjukkan ketidakpekaan Presiden Prabowo terhadap tuntutan reformasi dan etika demokrasi.
Qodari, yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer, dikenal luas sebagai penggaung utama ide perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode untuk Jokowi, sebuah gagasan yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang membatasi jabatan presiden maksimal dua periode.
Bahkan, menjelang Pilpres 2024, Qodari sempat mengusulkan duet Jok-Pro (Jokowi-Prabowo) sebagai upaya agar Jokowi bisa menjabat untuk periode ketiga.
Rocky Gerung berpendapat bahwa posisi Kepala KSP setara dengan orang nomor dua di Istana. Oleh karena itu, sosok yang mendudukinya harus memiliki rekam jejak yang pro-demokrasi. “Kedudukan itu dianggap sebagai Presiden tidak peka dengan tuntutan reformasi.
Presiden Prabowo tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin itu, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis,” ujar Rocky dalam program FNN di kanal YouTube @RockyGerungOfficial_2024 pada Kamis (18/9/2025).
Lebih lanjut, Rocky menuding penunjukan Qodari mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo seolah-olah menyetujui sifat manipulatif dari ide tiga periode.
Ia khawatir langkah ini akan memicu spekulasi publik bahwa Prabowo juga berencana untuk menjabat tiga periode.
“Dalam kedudukan dia sekarang dianggap bahwa Presiden Prabowo menyetujui sifat manipulatif dari apa yang dilakukan oleh Qodari itu menyorongkan ide tiga periode dan itu yang kemudian orang anggap kalau begitu Presiden Prabowo juga bersiap-siap untuk jadi tiga periode dong,” jelasnya.
Menurut Rocky, etos demokrasi tidak dipahami oleh Presiden Prabowo, karena sosok seperti Qodari yang berpikiran konservatif dan ingin kekuasaan tidak berubah, seharusnya tidak berada dalam kabinet yang bertujuan memajukan demokrasi.
Qodari, kata Rocky, bahkan menggunakan metode ilmiah untuk memperpanjang jabatan Jokowi tiga periode.
Rocky Gerung menyimpulkan bahwa kebijakan perombakan kabinet kali ini memperlihatkan cacat etis dalam demokrasi Presiden Prabowo.
“Terlihat bahwa Pak Prabowo enggak ngerti demokrasi juga akhirnya kan. Kan kalau dia mengerti demokrasi maka dia mesti bilang aparat saya harus orang-orang yang tidak boleh punya sedikit ambisi atau niat untuk menyelundupkan kepentingan politik dengan mengabaikan konstitusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, gagasan tiga periode yang melanggar konstitusi dan diorkestrasi oleh Qodari, telah membuat mercusuar demokrasi terhalang awan gelap.
Perombakan kabinet ini adalah yang kedua kalinya dilakukan Presiden Prabowo sepanjang September 2025, setelah sebelumnya pada Senin (8/9/2025) dan Rabu (17/9/2025).
Beberapa nama yang masuk dalam perombakan tersebut antara lain Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Erick Thohir sebagai Menpora, dan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam. Muhammad Qodari sendiri menggantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
