ANGINDAI.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mencatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meskipun defisit APBN ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, Sri Mulyani memastikan bahwa angka tersebut masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Dalam konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 240,4 triliun atau 9,7% dari target, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp 52,6 triliun.
Namun, penerimaan pajak hingga Februari 2025 hanya mencapai 8,6% dari target, turun 30,2% dibandingkan Februari 2024 yang mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp 269,02 triliun.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami penurunan, meskipun telah mencapai 14,9% dari target.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 211,5 triliun atau 7,8% dari target, dengan rincian belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 127,9 triliun.
Selain itu, belanja transfer ke daerah telah mencapai Rp 136,6 triliun atau 14,9% dari target.
Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit APBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Dengan defisit Rp 31,2 triliun ini, masih dalam batas yang telah ditargetkan. Keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp 48,1 triliun, mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola utang.
