ANGINDAI – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap aman dan tidak mengalami pemangkasan. Hal ini merespons adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurut Basuki, meskipun terdapat pemangkasan anggaran di beberapa sektor, pembangunan IKN tetap menjadi prioritas nasional. Ia mengungkapkan bahwa dalam rapat terakhir di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan agar anggaran pembangunan IKN tetap disesuaikan dengan kebutuhan proyek.
“Dalam rapat bersama Presiden, yang juga dihadiri oleh Mensesneg, beliau menegaskan bahwa anggaran IKN tetap harus disesuaikan dan tidak dipangkas,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dibuat sebelum rapat terbatas mengenai IKN pada 21 Januari 2025. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyesuaikan kembali anggaran yang sudah disetujui.
Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, OIKN telah memperoleh anggaran sebesar Rp 6,39 triliun. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. Basuki menyatakan bahwa OIKN telah diminta untuk segera mengajukan surat resmi kepada Kementerian Keuangan guna memastikan alokasi anggaran tersebut.
“Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan agar anggaran yang sudah disetujui sebesar Rp 6,39 triliun ditambah Rp 8,1 triliun dapat segera terealisasi,” jelas Basuki.
Fokus Pembangunan Berlanjut ke Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan bahwa setelah selesainya pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kini pemerintah mulai mengalihkan fokus ke pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
“Setelah rampungnya Istana Negara dan Istana Garuda, kini kami mulai fokus pada pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif di IKN. Ini adalah bagian dari tahap kedua pembangunan IKN setelah penyelesaian KIPP pada tahap pertama,” ungkap AHY.
Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN pada periode 2025-2029. Dengan alokasi tersebut, diharapkan IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Prabowo.
“Pembangunan IKN sudah dipastikan akan berlanjut. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 48,8 triliun akan dialokasikan untuk memastikan penyelesaian seluruh ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN,” tandasnya.
Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Dalam upaya menciptakan ibu kota yang modern dan berkelanjutan, pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur akan menggunakan teknologi hijau dan prinsip smart city untuk menciptakan kawasan perkotaan yang efisien dan berkelanjutan.
“IKN dirancang sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan. Kami memastikan bahwa setiap aspek pembangunan, mulai dari transportasi, energi, hingga tata ruang kota, akan menggunakan prinsip keberlanjutan,” ujar Basuki.
Pemerintah juga telah merancang berbagai fasilitas transportasi berbasis energi hijau, termasuk jaringan transportasi massal berbasis listrik serta penggunaan energi terbarukan untuk mendukung kegiatan operasional kota. Selain itu, ruang terbuka hijau yang luas juga akan menjadi bagian integral dari perencanaan IKN untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Dukungan Investasi dan Keterlibatan Swasta
Guna mempercepat pembangunan, pemerintah juga membuka peluang investasi bagi sektor swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa proyek strategis di IKN, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kawasan bisnis, akan melibatkan investor swasta.
“Kami mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Dengan model kerja sama pemerintah dan swasta, kami optimistis pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu,” jelas AHY.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif bagi investor, termasuk kemudahan perizinan dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk berkontribusi dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan maju.
Dengan kepastian anggaran ini serta dukungan berbagai pihak, proyek pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan sesuai rencana, menjadikan ibu kota baru ini sebagai pusat pemerintahan yang inovatif, berkelanjutan, dan berkelas dunia.
