ANGINDAI.COM – Penjabat (Pj) Bupati Pinrang, Ahmadi Akil membuka kegiatan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pinrang di ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Selasa (27/08/24).
Dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Pinrang A. Tjalo Kerrang, Anggota Bawaslu Sulsel Andarias Duma, Ketua KPU Pinrang Ali Jodding, Ketua dan Anggota Bawaslu Pinrang Andi Fitriani Bakri dan Aswar.
Pj Bupati Pinrang Ahmadi Akil menekankan peran ASN sebagai pengayom masyarakat dan mengingatkan agar tidak terpengaruh oleh dinamika politik praktis.
“Kesuksesan pemilihan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati bergantung pada integritas dan profesionalisme semua pihak, termasuk netralitas ASN. Ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik di Kabupaten Pinrang,” ujarnya.
Pj. Bupati juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan pilihan dalam Pilkada 2024. Ia berharap semua pihak dapat belajar saling menghargai perbedaan dan kembali bersatu dalam semangat keberagaman, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA dan berita hoaks yang beredar di media sosial.
Kegiatan sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh ASN Kabupaten Pinrang dan kesepakatan untuk mengawal Pilkada serentak 2024. Selain itu, kepala desa se-Kabupaten Pinrang turut membacakan ikrar untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang damai.
Melalui acara tersebut Ahmadi Akil berharap ASN dapat berkomitmen untuk menjaga netralitas, sehingga pemilihan mendatang dapat berlangsung dengan lancar dan aman, demi kepentingan bersama serta stabilitas di Kabupaten Pinrang.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulsel Andarias Duma sebagai narasumber menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.
Menurutnya, ASN diharapkan untuk menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis guna memastikan integritas proses pemilihan berlangsung .
Andarias mengatakan bahwa netralitas ASN adalah salah satu kunci keberhasilan pemilu yang adil dan demokratis.
“Kami mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik, baik itu mendukung atau menentang kandidat tertentu, serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum bagi ASN yang terbukti melanggar aturan tersebut.
“Kami memiliki mekanisme pengawasan yang akan memantau setiap aktivitas ASN, dan akan menindak tegas pelanggaran yang ditemukan,” tambah Andarias.
“Bahwa pentingnya Netralitas ASN dalam pilkada untuk membantu menjaga situasi pemicu masalah dalam pemilihan. Masyarakat umum itu bebas menyuarakan pilihannya sementara kita ASN punya pilihan tapi tidak bisa disuarakan,” ujarnya.
Andarias berharap pentingnya netralitas ASN agar menciptakan suasana pemilihan yang lebih objektif dan bebas dari intervensi yang tidak diinginkan.
“Bawaslu mengimbau masyarakat juga untuk turut berperan aktif dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN,” pungkasnya.
