ANGINDAI.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA LaNyalla Mattalitti, mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang akan mengembalikan penunjukan Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan naskah aslinya. Salah satu amandemen yang diajukan adalah agar MPR kembali memiliki peran dalam menentukan Presiden.
Menurut LaNyalla, rakyat telah menyerahkan mandatnya kepada MPR, sehingga tidak perlu lagi terlibat secara langsung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Kita harus ingat, kita ini punya Pancasila. Yang keempat itu jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, MPR. Jadi tidak perlu melibatkan rakyat. Rakyat sudah menyerahkan kepada MPR, dan mereka memilih anggota DPR melalui pemilu,” ujar LaNyalla setelah bertemu dengan Amien Rais di Gedung DPD, Senayan, Jakarta.
LaNyalla berpendapat bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan proses pemilihan presiden ke MPR. Dia mengungkapkan keprihatinannya karena rakyat terbukti sangat mudah dipengaruhi dalam kontestasi pemilu.
“Supaya tidak melibatkan rakyat yang pemikirannya seperti Profesor Amien Rais, yang tidak bisa dibeli. Ternyata mudah sekali mempengaruhi rakyat. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya?” tanyanya.
Ketua DPD juga mengingatkan agar publik tidak menganggap penunjukan Presiden oleh MPR sebagai tanda kemunduran demokrasi. Dia menegaskan bahwa demokrasi sebenarnya belum pernah sepenuhnya dijalankan, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru.
“Sekarang kita baru mau menjalankannya. Jadi mari kita fokus pada naskah akademik dan sidang istimewa. Anggota DPD dan MPR dapat bersama-sama menyusun usulan yang lebih baik,” tambahnya.
