ANGINDAI.COM – Disdukcapil Pinrang Sabet Predikat WBK, Komitmen Pelayanan Bersih Tanpa Pungli
Pemerintah Kabupaten Pinrang resmi meraih penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026.
Prestasi tersebut diraih melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atas keberhasilan dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, kepada Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, dalam acara SAKIP dan ZI Awards yang berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2026.
Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dari upaya berkelanjutan Pemkab Pinrang dalam memperbaiki sektor pelayanan publik.
Menurutnya, predikat WBK menjadi penegasan bahwa administrasi kependudukan di wilayahnya kini jauh lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menambahkan bahwa dampak positif dari predikat ini harus dirasakan langsung oleh warga.
Masyarakat kini mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam mengurus dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran dengan prosedur yang lebih jelas, cepat, serta dipastikan bebas dari pungutan liar (pungli).
Sudirman berharap prestasi yang diukir oleh Disdukcapil ini dapat menular ke seluruh perangkat daerah lainnya di Kabupaten Pinrang.
Ia menekankan agar standar pelayanan yang bersih dan melayani menjadi prinsip dasar di setiap instansi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Sudirman menegaskan bahwa penghargaan ini bukan merupakan titik akhir, melainkan pemacu semangat bagi jajaran birokrasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
Pemerintah Kabupaten Pinrang optimis bahwa dengan birokrasi yang profesional dan akuntabel, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus meningkat.
Melalui raihan ini, Pemkab Pinrang berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dan memastikan birokrasi benar-benar hadir sebagai pelayan publik yang solutif.
