ANGINDAI.COM — Supplier di Kabupaten Pinrang mengadu ke DPRD Pinrang bahan baku tak dibayarkan oleh pihak SPPG Cempa.
Hal itu terungkap saat dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Pinrang, Rabu (3/12/2025).
Darwati selalu Supplier di SPPG Cempa mengaku sebagai penyuplai bahan baku yang sudah melakukan teken MoU bersama mitra.
Ia menyuplai bahan baku seperti Bawang, beras hingga sabun cuci ompreng. Berjalan waktu bawang miliknya ditolak oleh Kepala SPPG Cempa, Rasnawati lantaran kualitas Burak dan harga mahal.
Kepala SPPG bilang bawang saya terlalu mahal padahal yang minta dia SPPI di harga 38 ribu saya kasih perkilo,” kata Darwati di ruang rapat DPRD Pinrang.
“Setelah itu, disetop barangku, saya minta bawang ku diambil karena saya sudah stok banyak sesuai permintaan,” ungkapannya.
Darwati merasa heran lantaran barangnya tiba-tiba distop tanpa ada pemberitahuan jika memang bawang miliknya tidak sesuai kualitas.
“Masih ada barangku sekitar Rp20 juta yang belum dibayar oleh pihak SPPG Cempa,” kata Darwati.
Selain itu kata dia dirinya menyuplai beras ke dapur MBG tersebut dengan harga Rp14500 perkilonya dan sabun cuci piring harga Rp55 ribu kemasan lima liter.
“Setiap saya antar barang selalu minta nota kosong oleh kepala SPPG,” akunya.
Sementara itu, Kepala SPPG Cempa, Rasnawati tak menampik hal tersebut.
Menurutnya barang yang disuplai oleh supplier Darwati tidak sesuai kualitas berdasarkan standar BGN, selain itu harga juga tinggi.
“Saya menolak karena harga terlalu mahal dan kualitas bahan tidak sesuai yang kami inginkan,” jelasnya.
Terkait nota kosong ia berspekulasi hal tersebut. Pihak Supplier menunjukan bukti screenshot percakapannya bersama Kepala SPPG Cempa yang meminta nota kosong dari bahan baku.
Sementara itu, Asisten II Setda Pinrang, Abd Rahman pihaknya akan melakukan inspeksi langsung ke lapangan terkait bahan baku MBG.
“Tentu kita akan melakukan pengecekan langsung harga-harga di pasar rujukan. Karena memang harga bahan baku relatif naik dan turun bergantung permintaan pasar,” ujarnya.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Pinrang, Amri Manangkasi di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Syamsuri juga sejumlah pihak terkait.
Sebelumnya dikabarkan DPRD Pinrang panggil Kepala BGN Kabupaten Pinrang beserta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Mangki, Kecamatan Cempa yang bermasalah pada, Rabu (3/12/2025).
Hal itu melalui rapat dengar pendapat (RDP), DPRD Kabupaten Pinrang menghadirkan pihak Yayasan, Mitra, supplier bahan baku hingga Satgas MBG.
Dihadiri langsung oleh, Wakil Ketua DPRD Pinrang, Syamsuri, Ketua dan anggota Komisi II DPRD Pinrang, serta Kepala BGN Kabupaten Pinrang, Nining Angraeni.
Berita sebelumnya dikabarkan Ribuan siswa di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, tidak mendapatkan layanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama lima hari berturut-turut.
Terhentinya operasional dapur umum ini terjadi mulai Selasa, 25 November 2025 hingga Sabtu, 29 November 2025, akibat konflik internal antara pihak pengelola yayasan dengan investor penyedia peralatan.
Insiden ini berdampak langsung pada 3.095 siswa penerima manfaat (PM) yang tersebar di wilayah tersebut.
Fasilitas dapur yang dikelola oleh Yayasan Insan Karya Putra ini lumpuh total setelah seluruh sarana dan prasarana penunjang, seperti penanak nasi (rice cooker), ompreng, hingga meja stainless, ditarik paksa oleh pihak investor pada Senin malam, 24 November 2025, sekitar pukul 01.00 dini hari.
Kepala Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) Pinrang Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Rasnawati, membenarkan kejadian tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa penarikan aset dilakukan karena investor merasa kecewa terkait pembagian keuntungan atau bagi hasil dengan pihak yayasan yang dinilai tidak sesuai kesepakatan.
“Barang-barangnya diambil semua karena adanya masalah internal, masalah yayasan dan investornya. Yang saya tahu investornya ini merasa kurang pembagiannya,” kata Risnawati, Senin (1/12/2025).
Rasnawati menegaskan bahwa polemik kontrak kerja sama dengan investor sepenuhnya merupakan ranah yayasan, bukan wewenangnya sebagai kepala satuan pelayanan.
Ia memastikan tugasnya hanya sebatas mencairkan insentif kepada yayasan untuk operasional.
Dampak dari penghentian sepihak ini memicu keluhan dari para orang tua siswa.
Mereka merasa dirugikan karena harus menanggung biaya konsumsi anak-anak mereka secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan resmi dari pihak pengelola.
Ketidakjelasan informasi sempat membuat keresahan, di mana pihak sekolah awalnya hanya memberikan alasan bahwa dapur sedang direnovasi.
Buntut dari peristiwa penarikan barang tersebut, Rasnawati mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan enam orang relawan dapur.
Pemecatan dilakukan karena para relawan tersebut tertangkap tangan membantu investor mengangkut barang-barang keluar dari dapur saat kejadian berlangsung.
Posisi mereka kini telah digantikan oleh tenaga baru yang direkrut dari masyarakat setempat.
Meski sempat vakum hampir sepekan, Rasnawati memastikan bahwa saat ini operasional Dapur MBG Cempa telah kembali normal.
Pihak Yayasan Insan Karya Putra telah mengadakan kembali peralatan dapur secara mandiri tanpa melibatkan investor lama.
“Sejak Senin ini, distribusi makanan kepada ribuan siswa telah berjalan seperti sediakala,” pungkasnya.
