ANGINDAI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang akhirnya resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pinrang, Minggu (30/11/2025) malam.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pinrang, H. Nasrun Paturusi, menetapkan angka Pendapatan dan Belanja Daerah berada pada posisi berimbang di angka Rp1.214.402.843.821,00.
Angka ini mengalami penyesuaian atau penurunan dari estimasi rancangan awal yang sebelumnya dipatok sebesar Rp1.215.402.843.821,00.
Sisi pembiayaan tercatat tidak mengalami perubahan atau tidak dianggarkan.
Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 didasarkan pada estimasi terukur dari asumsi pendapatan tahun sebelumnya serta potensi peningkatan yang diharapkan.
Menurutnya, penyesuaian angka dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif memenuhi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta visi misi kepala daerah.
“Di tengah penurunan dana transfer pusat akibat efisiensi anggaran nasional, kemandirian fiskal menjadi kunci,” kata Irwan Hamid.
Ia menuntut seluruh perangkat daerah, khususnya pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk tidak lagi hanya bertumpu pada sumber lama, melainkan harus berinovasi menggali potensi baru yang belum tergarap optimal.
Sebagai langkah konkret, Bupati menyinggung rencana pembentukan perangkat daerah baru, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), di mana evaluasi ketat akan diberlakukan berbasis capaian peningkatan PAD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ir. Syamsuri, saat membacakan hasil keputusan rapat Banggar menguraikan sejumlah catatan strategis.
DPRD meminta adanya penyempurnaan program agar lebih mencerminkan prioritas pembangunan, penajaman indikator kinerja OPD, serta efisiensi belanja. Secara khusus, Banggar menyoroti pentingnya optimalisasi PAD sebesar Rp235 miliar melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.
Dalam pandangan akhir fraksi, sejumlah masukan krusial disampaikan kepada pemerintah daerah.
Fraksi Golkar menekankan agar pemerintah menyiapkan skema penganggaran untuk realisasi program unggulan BPJS Kesehatan gratis dalam RKPD selanjutnya, serta menuntut kemandirian fiskal.
Fraksi PKB meminta pengawalan ketat terhadap dinas-dinas penghasil PAD yang capaiannya belum maksimal. Sedangkan Fraksi GPHR menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang profesional dan merata hingga ke desa-desa.
“Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) memberikan catatan khusus terkait infrastruktur, mendesak pemerintah memberikan perhatian serius pada perbaikan jalan di Kecamatan Lembang dan Batulappa yang dinilai sangat mendesak,” katanya.
Menanggapi masukan tersebut, Banggar DPRD juga merekomendasikan sepuluh poin penting, diantaranya kewajiban mendahulukan pembangunan drainase sebelum jalan fisik untuk ketahanan infrastruktur, perluasan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU), serta penggunaan betonisasi pada saluran irigasi pertanian.
Selain itu, DPRD mendorong penerapan sistem elektronik (e-parking dan e-retribusi) di RSUD Lasinrang dan Pasar Sentral untuk mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi.
Pemkab Pinrang berkomitmen memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan layanan publik maupun penguatan infrastruktur ekonomi.
