ANGINDAI.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Rabu, 17 September 2025.
Pelantikan ini menandai perombakan dalam Kabinet Merah Putih 2024–2029, yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96 B Tahun 2025.
Dalam Keppres yang sama, Erick Thohir diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Posisi BUMN yang ditinggalkan Erick Thohir kini akan diisi oleh sosok baru yang belum diumumkan secara resmi oleh pihak Istana.
Selain Erick Thohir, beberapa pejabat lain juga mengalami pergeseran dan pemberhentian jabatan. Sulaiman Umar diberhentikan dari posisi Wakil Menteri Kehutanan.
Sementara itu, Hasan Nasbi dicopot dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, dan Anto M. Putranto diberhentikan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Bersamaan dengan Keppres pertama, Presiden Prabowo juga mengeluarkan Keppres Nomor 97 B Tahun 2025. Keppres ini mengatur pengangkatan sejumlah pejabat di lingkungan komunikasi dan staf kepresidenan.
Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Moh Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan yang baru, dan Ahmad Dofiri dipercaya sebagai Penasehat Khusus Presiden di bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian.
Di sisi lain, perombakan juga menyentuh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Gaya Nusantara (BGN). Melalui Keppres Nomor 152 TPA Tahun 2025, Sara Sadiqa resmi dilantik sebagai Kepala LKPP. Selanjutnya, Nanik Sudaryati Dayang dan Soni Sanjaya masing-masing diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Gaya Nusantara (BGN).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik akan memperoleh hak keuangan dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kabinet Merah Putih dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.
