ANGINDAI.COM – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nurhadi melayangkan kritik tajam terhadap lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sorotan utamanya tertuju pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di sejumlah wilayah yang terindikasi fiktif, padahal sudah tercatat.
Nurhadi menuntut penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ribuan lokasi yang terdaftar untuk program MBG namun belum menunjukkan progres pembangunan signifikan, bahkan setelah melewati tenggat waktu 45 hari.
“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” ujar Nurhadi di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Ia menilai, sistem yang longgar ini membuka celah lebar bagi praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga potensi penyalahgunaan dana publik.
Dugaan “konglomerasi yayasan” yang diungkap oleh lembaga pemantau independen menjadi salah satu contoh temuan yang memperkuat kekhawatiran ini.
Menyikapi hal tersebut, Nurhadi mendesak BGN untuk segera mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh SPPG.
Transparansi data ini dinilai krusial untuk memastikan akuntabilitas program dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
Lebih lanjut, Nurhadi juga meminta BGN untuk memperbaiki sistem verifikasi. Ia menegaskan bahwa verifikasi harus dilakukan secara paralel sejak proses pengajuan, bukan baru dilakukan setelah masalah mencuat.
“BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VI ini.
Nurhadi turut mendorong peran serta aktif masyarakat sipil, media, akademisi, dan organisasi profesi gizi dalam mengawasi implementasi program di lapangan.
Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan yayasan mitra harus berfokus pada penguatan kualitas layanan gizi, bukan sekadar mengejar target angka semata.
“Niat mulia program MBG hanya akan bermakna jika setiap rupiah anggaran benar-benar terkonversi menjadi makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak Indonesia,” ucap Nurhadi.
Ia menekankan bahwa akuntabilitas harus sejalan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini.
DPR RI, lanjut Nurhadi, akan terus mengawal ketat agar hak anak-anak Indonesia atas gizi tidak terabaikan akibat kelalaian manajemen atau kepentingan segelintir pihak.
