ANGINDAI.COM — Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Cokroaminoto Pinrang (ICP) Muqram Mubarak, mengkritik keras DPRD Kabupaten Pinrang, yang melaporkan salah satu aktivis dengan tuduhan melakukan tindakan kriminal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Muqram menilai sikap tersebut telah mengkriminalisasi gerakan aktivis dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan dapat mencederai demokrasi.
“Negara Indonesia adalah negara hukum, dan kabupaten Pinrang tentunya harus menjunjung tinggi prinsip tersebut. Hukum tidak seharusnya dijadikan alat kriminalisasi, apalagi terhadap mereka yang sering menyuarakan suara rakyat,” tegas Muqram. Pinrang, (21/6/25).
Muqram menegaskan bahwa konstitusi telah menjamin hak setiap orang dalam berekspresi, dan tindakan DPRD Pinrang yang mengkriminalisasi aktivis dinilai melenceng dari prinsip tersebut.
“Adanya sikap yang mengkriminalisasi aktivis akan membuat individu tidak leluasa lagi dalam menyampaikan aspirasinya, bahkan dinilai mencederai demokrasi,” sambung Muqram.
Muqram juga menyatakan pihaknya tidak akan diam dan akan terus mengawal kasus yang menimpa aktivis.
“Stop kriminalisasi aktivis di Pinrang, karena kami tidak akan diam. Ini bukan persoalan individu, tapi ini persoalan citra dari lembaga mahasiswa. Sampai titik penghabisan, kami akan kawal kasus yang menimpa saudara seperjuangan kami dalam membela masyarakat,” tutupnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Imbran Baharuddin, perwakilan dari 6 lembaga mahasiswa di Pinrang. Dirinya menegaskan jika DPRD Pinrang tetap keras mengkriminalisasi aktivis, pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran.
“Kami akan melakukan aksi besar-besaran jika DPRD Kab. Pinrang tetap bersih keras mengkriminalisasi aktivis,” tegasnya.
Kritikan ini berdasarkan kronologi Bill Gates (Jenderal lapangan) dengan anggota DPRD, saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD Pinrang, terkait peredaran MIRAS di daerah Pinrang. Info yang di dapatkan oleh tim redaksi ANGINDAI.COM; terjadi debat antara mahasiswa dan Anggota DPRD Pinrang, karena dianggap tidak adanya solusi untuk menghentikan peredaran MIRAS, sehingga menimbulkan caos di gedung DPRD.
