ANGINDAI.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memaparkan hasil rekonstruksi anggaran terbaru saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2) kemarin.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dikenakan efisiensi anggaran hingga Rp 7,27 triliun, sehingga pagu yang tersisa setelah efisiensi adalah Rp 26,27 triliun.
Mu’ti menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai prinsip-prinsip efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah memangkas target sasaran peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari yang semula ditargetkan 806 ribu guru menjadi hanya 400 ribu saja.
Meskipun target PPG dipangkas, Mu’ti menegaskan bahwa tunjangan guru non-ASN tetap diperlakukan dengan kenaikan.
“Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” ucap dia.
Selain itu, alokasi beasiswa pendidikan untuk daerah tertinggal dan khusus tetap berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 miliar, termasuk untuk beasiswa afirmgal.
Mu’ti menegaskan bahwa meskipun adanya efisiensi anggaran, kepentingan rakyat tetap terjamin.
“Walau anggaran kita dipangkas, insya Allah kepentingan rakyat tetap terjamin,” katanya dalam rapat.