ANGINDAI.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp43,3 triliun hingga 31 Maret 2024, dengan pertumbuhan sebesar 20,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp43,3 triliun.
“Belanja Bansos mencapai Rp43,3 triliun. Naik, dibanding tahun lalu hanya sebesar Rp35,9 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KITA, Jum’at (26/4).
Dia juga mencatat bahwa penyaluran bansos pada kuartal pertama tahun sebelumnya masih rendah karena Kementerian Sosial (Kemensos) sedang melakukan penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga eksekusi pemberian bansos agak tertunda sampai setelah bulan Maret.
Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2024, penyaluran bansos dilakukan secara reguler tanpa masalah pada DTKS maupun modalitas transfer, baik melalui bank maupun PT Pos, sehingga eksekusinya dapat dilakukan sepanjang Januari hingga Maret.
Menkeu juga menyatakan bahwa realisasi belanja bansos pada Maret 2024 meningkat terutama disebabkan oleh Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I, dan program Kartu Sembako.
“Detailnya, penyaluran bansos melalui Kementerian Sosial mencapai Rp20,4 triliun untuk PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM,” ungkapnya.
“Sementara melalui Kementerian Kesehatan, penyaluran sebesar Rp11,6 triliun untuk bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta,” tambahnya.
Dana bansos juga dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp9,9 triliun untuk PIP bagi 7,9 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 605,4 ribu mahasiswa.
Selain itu, melalui Kementerian Agama sebesar Rp1,4 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 37,1 ribu mahasiswa.
“Terakhir, penyaluran melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp34 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana,” ujarnya.
